22 Ribu Penyandang Disabilitas Jabar Belum Bekerja, SAHABATIN Dorong Kebijakan Inklusif
 |
| Kegiatan Silaturahmi Keluarga Disabilitas Kader Pelopor sekaligus peluncuran SAHABATIN di Bandung. (Dok. Ist) |
PEWARTA JABAR — Akses kerja bagi penyandang disabilitas di Jawa Barat masih menghadapi kesenjangan besar. Lebih dari 22 ribu penyandang disabilitas di provinsi tersebut disebut belum mendapatkan pekerjaan, sementara sekitar 6,5 persen dari penyandang disabilitas yang tercatat telah bekerja.
Kondisi itu menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan atau Abah Iwan dalam Silaturahmi Keluarga Disabilitas Kader Pelopor sekaligus peluncuran Sahabat Inklusi PKS Jawa Barat (SAHABATIN) di Bandung, Minggu, 30 Agustus 2026.
Abah Iwan menilai persoalan tersebut tidak cukup dijawab melalui perhatian atau kegiatan seremonial. Menurutnya, kebutuhan penyandang disabilitas harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program yang memberikan dampak nyata.
“Kita ingin kepedulian ini tidak berhenti pada perhatian, tetapi menjadi kerja nyata. Apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudara kita penyandang disabilitas harus kita dengarkan, kita pahami, kemudian kita perjuangkan agar menjadi bagian dari arah kebijakan dan program yang nyata,” ujar Abah Iwan.
Kesenjangan akses kerja masih besar
Secara nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penyandang disabilitas disebut mencapai 10,8 persen. Sementara itu, 17,85 persen penyandang disabilitas bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
Abah Iwan mengatakan Jawa Barat sebenarnya menjadi provinsi dengan jumlah tenaga kerja disabilitas yang ditempatkan terbanyak secara nasional. Pada 2024, tercatat 252 tenaga kerja disabilitas ditempatkan di Jawa Barat.
Namun, jumlah tersebut dinilai masih jauh dibandingkan dengan potensi penyandang disabilitas yang ada. Secara nasional, jumlah penyandang disabilitas disebut mencapai sekitar 660 ribu orang, dengan mayoritas berpendidikan hingga tingkat sekolah dasar dan sekitar 40 ribu orang merupakan lulusan strata satu.
Menurut Abah Iwan, kesenjangan pendidikan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terbatasnya akses kerja. Karena itu, pendekatan terhadap penyandang disabilitas perlu disesuaikan dengan kondisi dan tantangan masing-masing individu.
“Jangan sampai kita membuat program berdasarkan asumsi kita sendiri. Kita harus bertanya kepada mereka, mendengar pengalaman mereka, dan memahami apa yang sebenarnya mereka perlukan. Persoalannya tidak bisa disamaratakan — karena itu pendekatannya juga harus manusiawi dan sesuai kebutuhan,” tegas Abah Iwan.
Ia berharap kepedulian terhadap penyandang disabilitas diwujudkan dalam program yang benar-benar memberi perubahan dalam kehidupan sehari-hari.
“Kebaikan itu menular. Maka teruslah melakukan kebaikan, terus hadir dan terus membersamai. Karena ukuran kepedulian bukan hanya seberapa banyak kita berbicara, tetapi seberapa jauh kehadiran kita memberi perubahan bagi kehidupan orang lain,” pungkasnya.
SAHABATIN fokus memetakan kebutuhan
Ketua Bidang BPMRD DPW PKS Jawa Barat Dadan Suryanegara menjelaskan SAHABATIN dibentuk sebagai ruang komunikasi untuk menghimpun dan mendokumentasikan kebutuhan penyandang disabilitas beserta keluarganya.
Menurut Dadan, pemetaan tersebut diperlukan agar program yang disusun tidak berhenti pada asumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan persoalan yang dihadapi di lapangan.
Dalam peluncuran SAHABATIN, tiga bidang di DPW PKS Jawa Barat, yakni BPMRD, Boemkraf, dan Bidnaker, hadir dalam satu panel. Pembahasannya mencakup peluang pemberdayaan melalui ekonomi kreatif hingga akses ketenagakerjaan.
“Kita ingin membangun kebiasaan mendengar. Ketika kebutuhan mereka terpetakan dengan baik, kita akan lebih mudah menentukan langkah dan program apa yang benar-benar dibutuhkan. Harapannya, suara yang kita dengar hari ini tidak berhenti menjadi catatan — aspirasi itu harus kita bawa menjadi bahan untuk mendorong kebijakan yang lebih responsif,” ujar Dadan.
Dadan juga mengingatkan bahwa dukungan tidak hanya dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Keluarga yang menjadi pendamping sehari-hari juga memerlukan akses informasi, penguatan kapasitas, dan jejaring dukungan.
“Yang membutuhkan dukungan bukan hanya penyandang disabilitasnya, tetapi juga keluarganya. Ada orang tua, pasangan, maupun anggota keluarga yang sehari-hari mendampingi. Mereka juga membutuhkan akses informasi, penguatan kapasitas, dan jejaring dukungan,” tegasnya.
Melalui SAHABATIN, PKS Jawa Barat mendorong agar aspirasi penyandang disabilitas dan keluarga dapat diterjemahkan menjadi bahan penyusunan program serta kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai kebutuhan di lapangan.
