Banggar DPRD Jabar Minta APBD Lebih Tepat Sasaran, Belanja Harus Berdampak

Anggota Banggar DPRD Jawa Barat Humaira Zahrotun Noor mendorong perencanaan APBD yang lebih efektif dan tepat sasaran. (Dok. Ist)

PEWARTA JABAR — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat mendorong agar perencanaan APBD tidak berhenti pada pencapaian target penyerapan, tetapi benar-benar diarahkan pada program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Anggota Banggar DPRD Jabar Humaira Zahrotun Noor mengatakan koordinasi antara legislatif dan pemerintah daerah selama ini berjalan dengan baik dalam proses penyusunan perencanaan anggaran.

“Sejauh ini alhamdulillah komunikasi antara legislatif dan eksekutif berjalan dengan baik,” katanya dalam keterangan yang diterima di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu.

Menurut Humaira, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Jawa Barat. Karena itu, setiap alokasi anggaran perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

Ia menilai keberhasilan APBD tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa besar anggaran berhasil dibelanjakan. Efektivitas penggunaan dana serta dampaknya terhadap warga juga harus menjadi bagian penting dalam evaluasi.

“Jadi bukan hanya anggarannya terserap, tetapi bagaimana anggaran itu bisa efektif dan memberikan dampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Infrastruktur dan pendidikan tetap menjadi perhatian

Dalam sektor infrastruktur, Banggar DPRD Jabar mendorong percepatan pembangunan, khususnya penyelesaian ruas jalan di berbagai wilayah. Infrastruktur yang semakin baik dinilai penting untuk mendukung pemerataan pembangunan sekaligus memperlancar akses masyarakat antarwilayah.

“Kalau infrastruktur sudah semakin baik, ke depan perlu dipercepat agar ruas jalan di Jabar bisa segera diselesaikan,” katanya.

Selain jalan dan infrastruktur lainnya, pemerataan akses pendidikan juga menjadi perhatian. Menurut Humaira, kebijakan anggaran harus tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Keterpaduan antara perencanaan pemerintah, aspirasi masyarakat, dan kebijakan anggaran dinilai penting agar program yang dibiayai APBD tidak sekadar sesuai dokumen perencanaan, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Anggaran diharapkan lebih berpihak kepada masyarakat

Banggar DPRD Jabar juga berharap penganggaran daerah semakin memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

Humaira menekankan setiap proses penganggaran tetap harus mengikuti tata tertib serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku. Ketentuan tersebut diperlukan agar alokasi anggaran dapat dijalankan secara terarah dan memiliki manfaat yang optimal.

“Harapannya, penganggaran sesuai tatib, juklak, dan juknis, serta dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Dengan pendekatan tersebut, pembahasan APBD Jawa Barat diharapkan tidak hanya berorientasi pada kelancaran proses administratif dan penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan belanja pemerintah menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.