Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Wabup Sumedang Masih Diinvestigasi, Sekda Jabar: Berproses
 |
| Sekda Jawa Barat Herman Suryatman memastikan investigasi kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret Wabup Sumedang Fajar Aldila masih berjalan. (Dok. Ist) |
PEWARTA JABAR — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan investigasi kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila masih berjalan. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan proses tersebut belum berhenti.
"(Proses investigasi) Masih berproses," kata Herman, Rabu (9/9/2026).
Herman belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai perkembangan pemeriksaan maupun waktu pengumuman hasil investigasi Pemprov Jawa Barat.
Akademisi soroti rencana hak interpelasi
Di tengah proses investigasi, rencana salah satu fraksi DPRD Sumedang mengajukan hak interpelasi terkait perkara tersebut turut mendapat sorotan.
Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Muradi menilai ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum hak interpelasi digunakan. Menurut dia, interpelasi semestinya berkaitan dengan persoalan yang memiliki dampak luas terhadap jalannya pemerintahan.
Muradi menyebut tiga aspek yang perlu diperhatikan, yakni adanya dampak luas seperti terganggunya fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, renggangnya hubungan eksekutif dengan legislatif, serta anggapan DPRD bahwa proses yang dilakukan dalam perkara tersebut tidak proporsional.
"Ketiga yaitu kalau DPRD merasa proses yang telah dilakukan dalam kasus tersebut itu tidak proporsional," ucap dia, Rabu (9/9/2026).
Menurut Muradi, ketiga kondisi tersebut tidak terlihat dalam perkara yang menyeret nama Wabup Sumedang. Ia menyebut pelayanan publik tetap berjalan, hubungan Pemkab Sumedang dan DPRD Sumedang tetap normal, begitu pula kehidupan masyarakat.
"Saya menilai interpelasi ini terlalu jauh. Karena, ya syarat-syarat tadi tidak terpenuhi," ungkap dia.
Bupati Sumedang minta semua pihak menahan diri
Sebelumnya, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir meminta masyarakat dan pihak-pihak terkait menunggu hasil investigasi Pemprov Jawa Barat sebelum mengambil kesimpulan.
Dony mengatakan dirinya telah bertemu dengan kedua pihak untuk memperoleh penjelasan mengenai persoalan yang berkembang. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumedang atas kegaduhan yang muncul.
"Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang atas opini yang berkembang di masyarakat," ucap dia, Kamis (3/9/2026).
Menurut Dony, pertemuan dengan Wakil Bupati Sumedang dan pihak yang diduga sebagai korban dilakukan untuk memastikan proses pencarian fakta berjalan dengan tetap menghormati hak serta martabat setiap pihak.
"Kedua belah pihak telah menyampaikan penjelasan," kata dia.
Dony mengatakan dirinya belum dapat menyimpulkan persoalan tersebut. Ia meminta semua pihak tidak membuat asumsi atau pernyataan sendiri sebelum hasil resmi investigasi disampaikan.
"Kami menghormati dan mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh tim investigasi untuk bekerja secara objektif. Kami meyakini tim akan bekerja profesional guna menghasilkan keputusan yang objektif dan transparan," kata dia.
Pelayanan publik disebut tetap normal
Dony juga memastikan pemerintahan Kabupaten Sumedang tetap berjalan di tengah kasus yang sedang diproses. Pelayanan kepada masyarakat disebut tetap menjadi prioritas.
"Masyarakat tidak perlu khawatir karena pelayanan kepada masyarakat akan terus kami prioritaskan," kata dia.
Sebelumnya, beredar informasi di media sosial yang menyebut seorang berinisial R diduga menjadi korban penganiayaan dan penyekapan yang dikaitkan dengan Wabup Sumedang. Informasi tersebut juga menyebut dugaan itu melibatkan sejumlah pihak dan korban disebut telah melapor ke Polda Jawa Barat.
Informasi mengenai dugaan tersebut masih menjadi bagian dari konteks perkara yang sedang mendapat perhatian, sementara Pemprov Jawa Barat hingga kini masih menjalankan proses investigasi.
