Ono Surono Soroti Ketimpangan Jabar: Pembangunan Desa dan Kota Harus Lebih Merata

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mendorong pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Jabar. (Dok. Ist)

PEWARTA JABAR — Pemerataan pembangunan di Jawa Barat dinilai masih perlu diperkuat agar manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan maupun kelompok masyarakat tertentu.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengatakan pengurangan kesenjangan antara desa dan kota, termasuk perhatian terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, harus menjadi bagian penting dalam arah pembangunan Jabar periode 2025-2029.

“Jabar harus semakin adil. Masyarakat di desa harus mendapatkan kesempatan pembangunan yang sama,” kata Ono dalam keterangan yang diterima di Cirebon, Jabar, Sabtu.

Menurut Ono, keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari pertumbuhan ekonomi atau indikator makro. Pemerintah juga perlu memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di berbagai wilayah.

“Pembangunan bukan hanya tumbuh, tetapi juga merata dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Akses desa dan kota perlu diperkuat

Ono menyoroti masih adanya kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan yang perlu ditangani melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta pembukaan akses ekonomi.

“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di perkotaan, sementara masyarakat di desa masih menghadapi persoalan akses jalan, irigasi, pelayanan publik dan akses ekonomi,” katanya.

Karena itu, ia mendorong penguatan konektivitas antarkawasan agar masyarakat di perdesaan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.

Menurutnya, arah tersebut sejalan dengan misi ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pengurangan disparitas pembangunan perkotaan dan perdesaan.

Perhatian terhadap masyarakat berpenghasilan rendah juga dinilai perlu diperbesar sehingga manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.

DPRD tekankan efektivitas program

Dalam pelaksanaan pembangunan, Ono menegaskan DPRD Jawa Barat memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan program dan anggaran pemerintah benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

“Pengawasan tidak berhenti pada melihat apakah anggaran sudah terserap atau belum, terpenting apakah program tersebut menghasilkan manfaat dan menjawab persoalan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, penentuan prioritas pembangunan harus berangkat dari data serta kondisi faktual di berbagai daerah. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat dan mampu memberikan manfaat yang lebih adil bagi masyarakat Jawa Barat.