Pengamat Kritik Dedi Mulyadi soal Defisit APBD Jabar Rp5,7 Triliun, Soroti Efisiensi Anggaran
 |
| Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat kritik terkait penanganan defisit APBD Jawa Barat sebesar Rp5,7 triliun. (Dok. Ist) |
PEWARTA JABAR — Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengkritik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penanganan defisit APBD Jawa Barat yang mencapai Rp5,7 triliun. Ia menilai aktivitas Dedi yang banyak mendapat sorotan di media sosial belum menunjukkan solusi konkret terhadap persoalan fiskal daerah.
Menurut Hari, popularitas melalui media sosial seharusnya diikuti kebijakan yang mampu menjawab persoalan mendasar pemerintahan Jawa Barat. Ia menilai pola tersebut saat ini belum terlihat secara jelas.
"KDM memang selama ini pencitraan saja tanpa memberikan solusi. Ibaratnya hanya bisa memberikan ikan tanpa memberikan kail," kata Hari kepada RMOL di Jakarta, Minggu, 13 September 2026.
Kritik diarahkan pada kebijakan fiskal
Hari menilai penggunaan media sosial secara masif dapat membentuk citra positif di tengah masyarakat. Namun, menurut dia, hal itu tidak cukup apabila tidak disertai langkah kebijakan yang berdampak langsung terhadap penyelesaian masalah daerah.
Ia pun mempertanyakan kemampuan pemerintahan Dedi dalam menangani defisit APBD Jabar sebesar Rp5,7 triliun jika pola pengelolaan pemerintahan tidak mengalami perubahan.
"Jangan berharap di tangan KDM bisa memberikan solusi atas defisit APBD Jabar sebesar Rp5,7 T. KDM kan (Kongkow, Duduk, Monitor) dan arah Jawa Barat belum terlihat sampai saat ini," ujarnya.
Hari juga mengaitkan penilaiannya dengan isu mengenai agenda politik Dedi ke depan. Ia menyebut penyelesaian persoalan pemerintahan di Jawa Barat semestinya menjadi pembuktian sebelum melangkah lebih jauh ke arena politik nasional.
"Agenda ke depan kan memang mau dipasangkan dengan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi jangan berharap defisit Rp5,7 T KDM bisa memberikan solusi," tegasnya.
Dorong efisiensi anggaran kedinasan
Menurut Hari, salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk menghadapi tekanan fiskal Jawa Barat adalah melakukan efisiensi anggaran secara serius. Ia meminta kegiatan yang dinilai lebih berorientasi pada pencitraan dan menggunakan anggaran kedinasan turut dievaluasi.
"Kalau KDM serius memberikan solusi terhadap defisit APBD-nya adalah dengan menghentikan pencitraan yang menggunakan anggaran dinas dan menghemat penggunaan anggaran dinasnya agar efektif dan efisien," pungkasnya.
Kritik tersebut pada intinya menyoroti perlunya perubahan pengelolaan anggaran di tengah kondisi APBD Jawa Barat yang mengalami defisit Rp5,7 triliun. Hari menilai efisiensi belanja kedinasan perlu menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal tersebut.
